Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi
Tingkat kemiskinan di Indonesia kembali mencatatkan penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi 8,25%, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 sebesar 8,47% dan September 2024 yang masih 8,57% .
Secara jumlah, penduduk miskin Indonesia tercatat 23,36 juta orang, menyusut 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025 dan turun 700 ribu orang dibandingkan September 2024 . Penurunan ini menunjukkan pemulihan ekonomi masih berjalan, meski lajunya belum agresif.
Namun, di balik perbaikan tersebut, tekanan biaya hidup tetap menjadi sorotan. Garis kemiskinan naik 7,76% secara tahunan menjadi Rp641.443 per kapita per bulan, menandakan kebutuhan minimum masyarakat semakin mahal. Dengan kata lain, keluar dari kemiskinan kini membutuhkan daya beli yang lebih besar dibandingkan setahun lalu.
Peta Kemiskinan Indonesia 2025: Jawa Terbanyak, Maluku–Papua Paling Tinggi
Kemiskinan di Indonesia menunjukkan kontras antarwilayah. Dari sisi jumlah, Pulau Jawa masih menyumbang penduduk miskin terbanyak, mencapai 12,32 juta orang, lebih dari separuh total nasional .
Namun jika dilihat dari persentase, wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Maluku dan Papua sebesar 18,22%, jauh di atas rata-rata nasional 8,25%. Sebaliknya, Kalimantan mencatat tingkat kemiskinan terendah, hanya sekitar 5,02% .
Perbedaan ini mencerminkan karakter kemiskinan yang berbeda. Jawa menghadapi tekanan urbanisasi dan populasi besar, sementara Maluku dan Papua berhadapan dengan biaya hidup tinggi, keterbatasan infrastruktur, serta akses ekonomi yang belum merata.
Kelas Menengah Indonesia Masih Rentan Meski Angka Kemiskinan Turun
Penurunan kemiskinan belum otomatis memperkuat kelas menengah. Banyak rumah tangga berada tepat di atas garis kemiskinan dan sangat rentan terhadap guncangan harga.
Kenaikan garis kemiskinan hampir 8% dalam setahun menandakan beban konsumsi dasar makin berat, terutama pangan yang menyumbang lebih dari 74% terhadap garis kemiskinan nasional.
Kelompok ini kerap disebut sebagai rentan miskin—tidak lagi tergolong miskin, namun belum cukup kuat secara ekonomi. Tanpa perlindungan daya beli dan pekerjaan berkualitas, kelas ini berisiko turun kelas saat terjadi inflasi atau perlambatan ekonomi.
Kemiskinan Turun, Ketimpangan Wilayah Masih Lebar di Indonesia
Meski tingkat kemiskinan nasional menurun, ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan serius. Indikatornya terlihat dari perbedaan tajam garis kemiskinan antarprovinsi.
Di Papua Pegunungan, garis kemiskinan per kapita telah menembus Rp1,23 juta per bulan, hampir dua kali lipat rata-rata nasional. Sebaliknya, di sejumlah provinsi Sulawesi dan Jawa, garis kemiskinan masih berada di bawah Rp600 ribu .
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak bisa bersifat seragam. Wilayah dengan biaya hidup tinggi membutuhkan pendekatan berbeda, baik melalui subsidi harga, infrastruktur logistik, maupun penciptaan pusat ekonomi baru.
Peran Subsidi dan Bansos: Penopang Daya Beli di Tengah Kenaikan Biaya Hidup
Penurunan kemiskinan pada 2025 tidak lepas dari peran belanja negara. Hingga September 2025, realisasi bantuan sosial mencapai Rp112,7 triliun, atau 75,5% dari target APBN .
Bansos membantu menjaga daya beli kelompok bawah dan rentan miskin di tengah kenaikan harga pangan. Namun, tantangannya adalah memastikan subsidi bersifat tepat sasaran dan produktif, bukan sekadar menahan konsumsi jangka pendek.
Ke depan, efektivitas subsidi akan sangat menentukan apakah kelompok rentan bisa naik kelas, atau hanya bertahan tepat di atas garis kemiskinan.
Apa Arti Turunnya Kemiskinan bagi Konsumsi, Pasar, dan Ekonomi Indonesia?
Turunnya tingkat kemiskinan memberi sinyal positif bagi konsumsi domestik, yang masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada triwulan III-2025, konsumsi rumah tangga tumbuh seiring ekonomi nasional yang mencatat pertumbuhan 5,04% (yoy) .
Namun struktur konsumsi masih didominasi kebutuhan dasar. Selama porsi belanja pangan tetap besar, ruang pertumbuhan sektor discretionary—seperti ritel non-esensial, properti, dan jasa—akan terbatas.
Bagi pasar keuangan, kondisi ini berarti stabilitas jangka pendek tetap terjaga, tetapi penguatan kelas menengah menjadi kunci agar konsumsi dan pasar modal dapat tumbuh lebih agresif dan berkelanjutan.
