BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6%, Ini Alasan dan Dampaknya bagi Rupiah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00%. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 17–18 November 2026, suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 5,25%. Sementara itu, suku bunga Lending Facility meningkat 25 bps menjadi 6,75%.
BI menyatakan, kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah untuk memperkuat stabilitas rupiah sekaligus menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam sasaran 2,5% plus minus 1%.
Ke depan, BI akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Di sisi lain, kebijakan makroprudensial yang longgar tetap dipertahankan guna mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor riil tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Tekanan global meningkat, rupiah melemah
Salah satu pertimbangan BI menaikkan suku bunga adalah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang memicu gejolak di pasar keuangan.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan instabilitas politik di sejumlah kawasan Eropa membuat harga minyak dan berbagai komoditas dunia tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diperkirakan hanya sekitar 3,1%, sementara inflasi global diproyeksikan mencapai 4,6%.
Kondisi tersebut membuat kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju diperkirakan masih berlanjut. Bahkan, suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) atau Fed Funds Rate (FFR) diperkirakan berpotensi meningkat.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS atau US Treasury juga masih tinggi. Hal ini membuat aset keuangan berbasis dolar AS tetap menarik bagi investor global.
Di tengah kondisi tersebut, investor cenderung mengurangi penempatan dana di negara berkembang, termasuk Indonesia. Akibatnya, tekanan terhadap nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, semakin besar.
BI mencatat nilai tukar rupiah pada 17 November 2026 berada di level Rp 18.245 per dolar AS. Posisi tersebut melemah 0,66% dibandingkan dengan akhir Oktober 2026.
Pelemahan rupiah dipengaruhi ketidakpastian global yang masih tinggi serta berlanjutnya sentimen investor asing di pasar saham Indonesia.
Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI akan mengoptimalkan intervensi di pasar valuta asing, baik melalui transaksi di pasar luar negeri maupun pasar domestik. BI juga memperkuat berbagai instrumen lindung nilai atau hedging untuk membantu pelaku pasar mengelola risiko perubahan nilai tukar.
Sejak kebijakan insentif lindung nilai diberlakukan pada Juni 2026, transaksi hedging di pasar domestik telah mencapai sekitar US$ 14,10 miliar hingga 17 November 2026.
Inflasi masih terkendali
Selain menjaga rupiah, kenaikan suku bunga juga ditujukan untuk memastikan inflasi tetap terkendali.
BI mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 sebesar 3,23% secara tahunan atau year on year (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi September 2026 sebesar 3,28% yoy.
Inflasi inti juga menurun menjadi 2,56% yoy. Sementara itu, inflasi harga yang diatur pemerintah atau administered prices tercatat sebesar 3,24% yoy.
Namun, inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food justru meningkat menjadi 5,81% yoy. Kenaikan ini dipengaruhi penurunan produksi sejumlah komoditas pangan di daerah sentra akibat gangguan cuaca.
BI menegaskan akan terus menjaga inflasi agar berada dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2026 dan 2027. Upaya tersebut juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan harga pangan.
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,47%
Di tengah tekanan global, perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja yang cukup baik.
Ekonomi Indonesia pada kuartal III 2026 tumbuh 5,47% yoy, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal II 2026 sebesar 5,29% yoy.
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi. BI melihat aktivitas ekonomi pada kuartal IV 2026 juga masih terjaga, antara lain didukung stimulus fiskal pemerintah dan membaiknya ekspektasi konsumen.
Investasi swasta turut menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tercermin dari kenaikan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia dari 52,40 pada September 2026 menjadi 53,98 pada Oktober 2026.
Dengan perkembangan tersebut, BI memperkirakan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 tumbuh dalam kisaran 4,9%–5,7%.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada September 2026 mencatat surplus US$ 3,36 miliar. Namun, BI tetap mencermati pergerakan modal asing yang berfluktuasi akibat ketidakpastian global.
Hingga 16 November 2026, pasar saham Indonesia mencatat aliran modal keluar sebesar US$ 900 juta pada kuartal IV 2026. Meski demikian, secara keseluruhan aliran modal pada periode tersebut masih mencatatkan arus masuk bersih atau net inflows sebesar US$ 4,80 miliar.
Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2026 juga masih terjaga sebesar US$ 146,8 miliar. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Kredit perbankan tetap tumbuh kuat
Di tengah kebijakan moneter yang lebih ketat, BI tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial longgar untuk menjaga pertumbuhan kredit perbankan.
Pada Oktober 2026, kredit perbankan tumbuh 13,21% yoy. Pertumbuhan tersebut ditopang kredit investasi yang meningkat 21,32%, kredit modal kerja 12,99%, dan kredit konsumsi 4,73%.
Penyaluran kredit juga meningkat pada sejumlah kelompok perbankan, baik bank BUMN, bank umum swasta nasional (BUSN), maupun kantor